PEMERINTAHAN SEBAGAI ILMU, MORAL, DAN
SENI
Oleh:
Prof.Dr.H.Inu Kencana Syafiie, M.Si
A. PEMERINTAHAN SEBAGAI ILMU
1. Intelektual Seorang Birokrat
Pemerintahan
Akal dan
intelektualitas seorang birokrat pemerintahan, hendaknya dipergunakan dengan mengoperasionalkan
otaknya untuk berpikir, berusaha mencari kebenaran sesuai dengan kemampuan ilmu
pengetahuan masing-masing.
Logika berasal
dari bahasa Yunani, yaitu logikos yang
berarti pengetahuan. Ilmu ataupun masuk akal, yaitu sesuatu yang berhubungan
dengan cara berpikir. Jadi logika merupakan suatu teknik yang mementingkan segi
formal ilmu pengetahuan.Apabila Ilmu itu bebas nilai disebut sekuler, sehingga
terjadi ketiranian karena nilai adalah gagasan berharga yang indah dan baik.
Dalam
penerapannya Ilmu dapat dibedakan atas :
a. Ilmu Murni (pure science)
Adalah
ilmu itu hanya murni bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada
teoritisasi.
b. Ilmu Praktis (applied science)
Adalah
ilmu itu praktis langsung dapat diterapkan kepada masyarakat karena ilmu itu
sendiri bertujuan untuk mempergunakan hal ikhwal ilmu pengetahuan tersebut
dalam masyarakat banyak, hal tersebut dilaksanakan untuk membantu masyarakat
mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.
c. Ilmu Campuran
Adalah sesuatu ilmu itu
selain termasuk ilmu murni juga ilmu terapan yang praktis karena langsung dapat
dipergunakan dalam kehidupan masyarakat umum.
Sedangkan
dalam fungsi kerjanya ilmu juga dapat dibedakan atas :
a. Ilmu teoritis rasional
Adalah
ilmu yang memakai cara berfikir dengan sangat dominan, dan mepergunakan
silogisme,seperti dogmattis hukum.
b. Ilmu empiris praktis
Adalah
ilmu yang cara penganalisanya induktif saja
c. Ilmu teoritis empiris
Adalah
ilmu yang memaikai cara gabungan berfikir,induktif-deduktif atau sebaliknya
deduktif-induktif
2. Filsafat Kebenaran Birokrat Pemerintahan
Banyak
para pakar ilmu filsafat yang menganggap benar bahwa pengetahuan itu terdiri
atas sebagai berikut.
a. Pengetahuan Akal
b. Pengetahuan Budi
c. Pengetahauan Indrawi
d. Pengetahuan Kepercayaan (otoritatif)
e. Pengetahuan Intuitif
Selanjutnya
untuk melihat sesuatu itu benar atau tidak benar maka beberapa kriteria sudah
dilembagakan akan penulis sampaikan beberapa kritik antara lain
a. Teori Kebenaran Korespondensi
Kebenaran Korespondensi adalah
kebenaran yang sesuai antara pernyataan dengan fakta dilapangan.
b. Teori Kebenaran Koherensi
Kebenaran Koherensi adalah
kebenaran atas hubungan antara dua pernyataan
c. Teori Kebenaran Pragmatis
Kebenaran Pragmatis adalah
kebenaran hanya dalam salah satu konsekuensi saja
d. Teori Kebenaran Sintaksis
Kebenaran
Sintaksis adalah kebenaran yang berangkat dari tata bahasa yang melekatn karena
teori ini dipengaruhi pula oleh kejiwaan dan ekspresi sehingga ada kemungkinan
mereka yang menerimanyayang juga mempunyai keterkaitan jiwa akan terpengaruh
e. Teori Kebenaran Semantis
f. Teori Kebenaran Non Deskripsi
g. Teori Kebenaran yang Berlebihan
Adalah kebenaran yang sebenarnya
merupakan fakta.
h. Teori Kebenaran Performatif
i.
Teori
Kebenaran Paradigmatik
Adalah kebenaran yang berubah
diberbagai ruang dan waktu.
j.
Teori
Kebenaran Proposisi
Jadi, pada kajian logika kebenaran
ilmu pengetahuan ini,kita akan bergelut dengan kegiatan berpikir yang mengasah
kemampuan intelektual mulai dari kegiatan yang sederhana,sepertin mengingat
sampai dengan pemecahan masalah (problem
solving). Menurut Benyamin S. Bloom, disebut juga pembelajaran kognitif
yang diurut sebagai berikut.
a. Pengetahuan atau pengenalan seperti
mengingat informasi, fakta, terminology, rumus.
b. Pemahaman seperti menjelaskan
pengetahuan atau informasi yang diketahui dengan kata-kata sendiri
c. Penerapan seperti penggunaan dan
penerapan informasi kedalam situasi konteks yang baru.
d. Analisis seperti memisahkan, membedakan
komponen-komponen atau elemen-elemen suatu fakta,konsep,pendapat,asumsi,dan
kesimpulan
e. Sintesis seperti mengkombinasikan bagian
atau elemen kedalam suatu kesatuan atau struktur yang lebih besar.
f. Evaluasi seperti membuat penilaian dan
keputusan tentang suatu ide, gagasan, penemuan, dalil,metode, produk, atau
benda dengan menggunakan kriteria tertentu.
B.PEMERINTAHAN
SEBAGAI MORAL
1. Moral Seorang Birokrat
Pemerintahan
Untuk
menilai kebaikan seorang birokrat pemerintahan harus dipertanyakan agamanya
yang biasa disebut dengan SQ (Spiritual
Question).
Bebas
nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu pengetahuan agar
ilmu pengetahuan dikembangkan dengan
tidak memerhatikan nilai-nilai diluar ilmu pengetahuan.
2.Filsafat Kebenaran Seorang
Birokrat Pemerintahan
Menurut
Krathwohl,Bloom dan Masia (1964) pembelajaran yang afektif dimulai dari.
a. Pengenalan atau penerimaan seperti
bersedia menerima dan memerhatikan berbagai stimulus.
b. Pemberian respon seperti keinginan untuk
berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap sesuatu gagasan, benda atau sistem
nilai.
c. Penghargaan terhadap nilai seperti
konsisten berprilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak lain
yang mengharuskan
d. Pengorganisasian seperti menunjukkan
saling keterhubungan antarnilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan
nilai-nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi dari pada nilai yang
lain.
e. Pengamalan seperti menunjukkan prilaku
yang konsisten dengan mngintegrasikan nilai-nilai yang diyakini kedalam
filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan
C.
PEMERINTAHAN SEBAGAI SENI
1. Seni Seorang Birokrat
Pemerintahan
Menurut
George R. Terry (1964) Seni adalah kekuatan privadi seseorang yang kreatif
ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas
pekerjaannya.Seni biasanya adalah bakat alamiah yang dibawa sejak seseorang
dilahirkan, yang merupakan karunia Allah, tetapi seni tidak dapat diperoleh
dari lingkungan.
Menurut
A.A.M Djelantik hal-hal yang indah dapt dibagi atas dua golongan yaitu , Pertama keindahan alami yang tidak
dibuat oleh manusia, sedangkan yang kedua
adalah hal-hal yang indah yang diciptakan dan diwujudkan oleh manusia.
2. Seni Kepamongprajaan
Pemerintahan
Dengan
rasa,cipta, dan karsa , seseorang birokrat pemerintahan merupakan seni
kepamongprajaan yaitu berusaha menemukan keindahan sesuai selera masing-masing.
Estetika
berasal dari Bahasa Yunani yaitu Aisthesis
yang bearti pengamatan.Jika berbicara tentang keindahan dapat dirasakan
pengalaman tentang dunia disekeliling kita ini, sehingga ditemukan suatu
batasan yang membedakan cita rasa indah, bagus , elok, cantik di satu pihak
dengan kejelekan sebagai lawannya.
Sejauh
mana seorang pemimpin mampu menimbulkan daya pendengarannya, daya pendangnya,
daya sentuhnya, terhadap sesuatu, maka sejauh itulah rasa seni, cipta rasa, dan
karsa yang dimilikinya.
Menurut
Harrow (1972) hal ini disebut juga pembelajaran pada motorik yang mulai dari.
a. Meniru seperti berbagai perilaku yang
diperoleh dari melihat dan mendengar serta merasa
b. Manipulasi seperti melakukan sesuatu
gerakan, bentuk baik visual maupun audio.
c. Ketepatan gerakan seperti melakukan
dengan lancar, tepat, seimbang dan akurat.
d. Artikulasi seperti menunjukkan
serangkaian gerakan yang akurat berurut ,tepat, cantik, indah, elok, dan bagus.
TEORI
KESEIMBANGAN PEMERINTAHAN
Oleh:
Prof.Dr.H.Inu Kencana Syafiie, M.Si
Komarudin dalam Ensiklopedia
Manajemen (1994: 855) mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep,
definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan menunjukan gejala-gejala
secara sistematis dengan menentukan hubungan-hubungan antara variable-variabel
dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramal gejala-gejala itu.
Menurut Noeng Muhadjir (1998:7)
teori itu merupakan hukum keteraturan eksperimental (misalnya: Hukum Boyle).
Kontraksi suatu teori momot abstraksi sistematis empiris, abstraksi
interpretative, abstraksi terkontruksi, sampai abstraksi logika prediktif.
Teori terdiri dari beberapa konsep,
sedangkan konsep dibentuk dari sejumlah fakta yang sudah teruji kebenaran dalam
khazanah ilmu pengetahuan.
Tujuan teori kalau dikaji secara
umum, yaitu mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan-hubungan antara
gejala-gejala sosial dengan observasi yang dilakukan. Teori juga bertujuan
untuk meramalkan fungsi dari gejala-gejala sosial yang diamati itu,berdasarkan
pengetahuan-pengetahuan yang secara umum telah dipersoalkan oleh teori.
A. CLEAN
GOVERNMENT DAN GOOD
GOVERNANCE
Government berasal dari kata to
govern (Dalam Bahasa Inggris), yang bearti memerintah atau menyuruh.Artinya,
memerintah berbuat yang baik dan benar
B. NASIONALISME DAN DEMOKRASI
Demokrasi secara etimologi berasal
dari kata demos yang bearti rakyat
atau penduduk suatu tempat dan cratein
yang bearti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, Demoscratein atau demokrasi adalah
keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan
rakyat.
Tujuh Faktor yang mendorong apakah
suatu Negara akan memakai demokrasi yang berdesentralisasi atau nasionalisme
yang kokoh tersentralistik, sebagai berikut.
1. Faktor Sifat dan Bentuk Negara
2. Faktor Rezim dan Berkuasa
3. Faktor Geografis
4. Faktor Warga Negara
5. Faktor Sejarah
6. Faktor Efisiensi dan Efektivitas
7. Faktor Politik
C. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Di Indonesia pada tingkat kabupaten
dibentuk pengadilan negeri, pada tingkat provinsi dibentuk pengadilan tinggi
sedangkan pada tingkat nasional diputuskan mahkamah agung.
PEMERINTAHAN
SEBAGAI ORGANISASI
Oleh: Dr.Muhadam Labolo
A. PEMERINTAH SEBAGAI PELAKU UTAMA
Pada
dasarnya pemerintahan diciptakan untuk kebaikan bersama. Ketika kita
mendudukkan seseorang dalam sebuah organisasi pemerintahan, maka hakikatnya
kita menempatkan seorang individu yang sempurna dalam sebuah organisasi
pemerintahan, maka hakikatnya kita menempatkan seorang individu yang sempurna
dalam proses pemerintahan.
B. PEMILIHAN TINDAKAN PEMERINTAH, to be
Loved dan to be Fear
Kewajiban yang harus dipikul oleh
seorang pelaku pemerintahan adalah harus mampu menampilkan performa yang
terbaik di hadapan masyarakat.
Hal yang membuat kesenjangan antara pemerintah dengan
masyarakat adalah.
1. Kontrol yang ketat
2. Penetrasi
3. Hegemoni
4.Dominasi
Machiavelli mengemukakan pendapat
bahwa ketika pengaruh masyarakat ingin diperluas, dibutuhkan performa
pemerintahan yang cenderung untuk dicintai (to be loved). Kecintaan masyarakat
terhadap pemimpinnya dapat mendongkrak popularitas pemerintahan.
Akan tetapi, performa pemerintahan
seringkali ditoleransi untuk dikembangkan dalam bentuk yang lebih ekstrem,
yaitu memperluas pengaruhnya (tobe fear).
C. PEMERINTAHAN SEBAGAI ORGANISASI
Dimanapun dengan alasan apapun
pemerintahan dilahirkan, ia merupakan organiasasi yang nyaris sempurna. Untuk
melaksanakan tugas pemerintah dalam organisasi yang hampir sempurna tadi,
diperlukan standardisasi kecakapan dan pengetahuan yang memadai bagi aktor
pemerintah. Aktor pemerintah haruslah memiliki karakteristik ketuhanan(beriman)
serta memiliki prilaku kenabian supaya kepercayaan atas visi misi jelas dan
tinggi, juga strategi pencapaian, serta prilaku yang mengandung penuh sisi
kemuliaan.
D. PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEKERASAN
Kekerasan yang bersifat sisteik
atau terencana dalam tujuan tertentu oleh pemerintah seringkali menciptakan
kesan buruk dimana organisasi pemerintah sebenarnya tak lebih baik dari
sekelompok gangster.Keistimewaan pemerintah dalam hal kepemilikan senjata yang
lengkap, keabsahan menangkap orang, memenjarakan, mengadili, menghukum, bahkan
membunuh jika dimungkinkan adalah keseluruhan kelebihan yang mesti dikontrol.
Kekerasan yang dilakukan oleh
pemerintah hanyalah salah satu pilihan yang paling tak menyenangkan setelah
semua upaya normal dilakukan.
Jika pemerintah ingin memaksimalkan
pilihan persuasif sebagai manifestasi dari kelembutannya, pemerintah perlu
menigkatkan sumber daya manusianya sehingga setiap kebutuhan dan tuntutan
pelayanan dapat diatas terus menerus.
E. PEMERINTAHAN SEBAGAI KEBUTUHAN BERSAMA
Pada dasarnya sebuah pemerintahan
hanya akan terbentuk jika dimungkinkan oleh banyak orang, sebab dengan keadaan
demikian akan terbentuk superioritas,akan ada dua belah pihak yang saling
berkepentingan, akan ada kolektivitas yang saling berketergantungan dan akan
ada primus inter pares untuk
mengelola kebersamaan tadi.
Motivasi penting yang mendorong
setiap orang untuk ikut membangun pemerintahan disebabkan keterbatasan yang
melekat pada dirinya. Keterbatasan tersebut dapat dihindari apabila salah satu dengan
yang lainnya berusaha untuk saling menyempurnakan.
Karena pemerintahan lahir atas
motivasi itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa memang
pemerintahan dibentuk atas dasar kebutuhan bersama.
0 komentar:
Post a Comment